Insiden KJRI Jeddah Puncak Kemarahan Bobroknya Pelayanan

Insiden KJRI Jeddah Puncak Kemarahan Bobroknya Pelayanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah mengungkapkan insiden di KJRI Jeddah, Minggu sore, merupakan puncak dari akumulasi kemarahan buruh migran Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan secara memadai dan manusiawi.

Karena selama ini pelayanan yang diberikan pihak KBRI Ryadh maupun KJRI Jeddah, hanya merupakan pelayanan di dalam gedung saja. "Jadi hanya sebatas bagaimana orang diterbitkan dokumennya sudah sampai situ saja," ungkap Anis di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Tetapi, imbuhnya, pelayanan di luar gedung KJRI dan KBRI, sama sekali tidak ada pelayanan. "Bisa dibayangkan udara diatas 40 derajat celcius, itu tidak ada tenda apa-apa. Jadi seperti berjemur orang untuk mendapatkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP)," ujarnya.

Selain itu, para TKI juga tidak mendapatkan suplai air minum dan makanan serta tenaga selama berhari-hari mengantri di tengah terik matahari di depan gedung KBRI maupun KJRI.

Apalagi, sejak Pemerintah Saudi memberikan kemudahan dengan mengumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing yang overstayer atau kabur dari majian yang dimulai dari 11 Mei hingga 3 Juli 2013, antrian sudah terjadi di KBRI maupun KJRI.

Karena itu, Migran CARE menolak pernyataan pihak KJRI Jeddah, bahwa kebakaran itu terjadi karena ketidaksabaran untuk mengantri. "Itu tidak benar. Ini murni karena puncak kemarahan atas kebobrokan pelayanan," tegas Anis.

Selain itu, kata dia, dalam menghadapi kebijakan amnesti dari pemerintah Saudi Arabiah, pemerintah Indonesia menunjukkan adanya kelamnbanan dan ketidakpastian untuk mengantisipasi puluhan ribu buruh migran yang tengah memproses pemutihan dokumen di KJRI Jeddah.

"Insiden yang bermula dari ketidakpuasan ribuan buruh migran yang mengantri di KJRI Jeddah yang tutup tidak melayani pengurusan dokumen. Karena sedang memproses dokumen yang sudah masuk," tuturnya.

Karena itu, tegas dia, harus ada investigasi mengusut akar masalah yang memicu kejadian itu. Bukan secara serampangan menyalahkan dan mengkriminalisasi buruh migran yang mengekspresikan kemarahannya.

"Investigasi akar masalah insiden pembakaran di KJRI Jeddah yang bersumber dari kelambanan dan ketidakseriusan perwakilan Indonesia dalam pemrosesan dokumen amnesty," tegas dia.

Selain itu, Migran CARE juga menuntut agar segera dilakukan proses pemutihan dokumen bagi seluruh buruh migran yang memerlukannua dengan pelayanana prima dan tanpa diskriminasi dengan menambah SDM yang memadai.

Lebih lanjut, perlu evaluasi kinerja KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh selama masa amnesty, terutama dalam pelayanan dokumen.

"Mendesak adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensupport terselenggaranya pelayanan pengurusan dokumen selama masa amnesty," katanya.


Sumber: TRIBUNNEWS.COM
Sekian: Insiden KJRI Jeddah Puncak Kemarahan Bobroknya Pelayanan